Apa Itu Desentralisasi ?

Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi atau yang lebih sering disebut dengan istilah desentraslisasi mungkin sudah akrab ditelinga kita. Namun apakah anda tahu mengenai sejarah dan alasan mengapa diterapkanya sistem tersbut di Indonesia tercinta kita ini? Berikut, Mas Cargo Express akan sedikit jelaskan kepada anda mengenai Pengertian Desentralisasi.

Definisi Desentralisasi

Menurut KBBI, Desentralisasi adalah  sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan luas. Tidak hanya itu, jumlah penduduk di negara ini juga banyak dan beragam, letaknya yang banyak dipisahkan oleh lautan yang luas juga menjadikan negara Indonesia dijuluki sebagai negara archipelago.

Hal ini tentunya membuat sulit pemerintah untuk mengatur pemerintahan dan hal lainnya sendiri. Maka dari itu harus ada pembagian pemerintahan yang dapat membantu pemerintah pusat dalam mengatur negara dan bangsa ini. Yaitu dengan diterapkannya sistem desentralisasi.

Sistem ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Yang merupakan respons terhadap kebutuhan akan persatuan nasional. Di Indonesia, sistem ini disesuaikan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya sistem ini maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Sebenarnya, istilah ini berawal sistem yang ada dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya sistem ini sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa sistem ini berhubungan dengan otonomi daerah.

Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat

Awal digunakan sistem ini di negara kita berasal dari pengakuan bahwa pengambilan keputusan yang tidak tersentalisasi akan membuat lembaga publik nasional lebih efektif, dan hal itu akan membuat pemerintah daerah dan masyarakat sipil lebih kompeten dalam pengelolaan diri mereka, atau urusan mereka sendiri. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian terbaru oleh berbagai organisasi internasional yang mengkonfirmasi kebenaran ini.

Alasan diterapkannya Desentralisasi

Diterapkannya sistem ini di Indonesia tentunya tidak asal-asalan. Sistem ini mempunyai alasan demi teciptanya kehidupan di Indonesia yang sejahtera. Berikut ada beberapa alasan mengapa sistem ini diterapkan:

1.Alasan Demokrasi

Demokrasi menjadi salah satu alasan mengapa sistem ini diterapkan. Dengan adanya sistem ini, tentunya masyarakat yang tersebar disetiap daerah di Indonesia dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih kepala daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengeluarkan aspirasi mereka kepada pemerintah derah masing-masing.

2.Alasan Politik

Politik menjadi alasan lain diterapkannya sistem ini. Dengan adanya sistem ini tentunya kita dapat mampu membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis.

3.Alasan Ekonomi

Salah satu alasan mengapa diterapkannya desentralisadi di Indonesia adalah karena alasan ekonomi. Karena sistem ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4,Alasan Administrasi

Sistem ini juga menjadi alasan bagi administrasi di Indonesia. Karena, dapat menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai efektivitas, efisiensi, kesetaraan serta ekonomis.

Melihat alasan-alasan mengapa sistem ini diterapkan dalam pemerintahan bernegara, tentunya banyak memberikan hal positif. Hal ini telah menyebabkan beberapa negara juga beralih ke sistem desentralisasi untuk tujuan pembangunan, terutama dengan proses demokrasi yang kuat dalam pemerintahan, dan tuntutan organisasi baru masyarakat sipil agar mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tingkat lokal berhenti menjadi titik implementasi kebijakan pembangunan yang diputuskan oleh aktor-aktor eksternal, untuk menjadi tempat di mana para aktor lokal sendiri menentukan arah pembangunan mereka, dan mengimplementasikannya. Selain itu, pembuat keputusan kebijakan publik menerima perlunya partisipasi warga untuk membuat tindakan pemerintah lebih efektif dan berkelanjutan.

PT. Multi Angkasa Solusi

Jl. Husain Sastra Negara, Rawa Bokor RT.004/02 No.15
Area RA BST (Buana Sarana Transindo) Tangerang – Banten 15125
021 – 22952468 (WA 0811-1886-885)
Email : info@mascargoexpress.com